Get Adobe Flash player

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

KELAS I-A

Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Agama Pontianak, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Untuk mewujudkan harapan dari para pencari keadilan tersebut, Pengadilan Agama Pontianak dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat.

Secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak selaku atasan.

 

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama:

1. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura dengan   nama Raad Agama.

2. Stbl. 1937 No.638 dan 639 untuk Kalimantan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan.

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Satu Atap Lembaga Peradilan;

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

11. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

12. Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Pinansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang :
> MENERIMA
> MEMERIKSA
> MEMUTUS
> MENYELESAIKAN

 

PERKARA DI TINGKAT PERTAMA antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang / perkara :

1. Perkawinan

2. Waris

3. Wasiat

4. Zakat

5. Infaq

6. Shadaqah

7. Hibah

8. Waqaf

9. Ekonomi Syariah


Pencarian Informasi

Pilih Bahasa

Indonesian Arabic Danish Dutch English Filipino French German Italian Japanese Korean Spanish



LINK SITUS LAIN

POLLING

Apakah website ini telah memenuhi kebutuhan informasi anda di peradilan ?
 

Akses PA Se-Kalbar

 

ONLINE

Ada 41 tamu online

PENGUNJUNG

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday31
mod_vvisit_counterYesterday61
mod_vvisit_counterThis week510
mod_vvisit_counterThis month1427
mod_vvisit_counterAll362545

GALERI FOTO.

Tutorial Penyelesaian

Gugatan Ekonomi Syariah


Video yang berisi tentang

cara penyelesaian perkara ekonomi syariah

dengan acara yang sederhana


KLIK DISINI

POJOK INFO

HINDARI CALO / MAKELAR KASUS (MARKUS) DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A



TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN ANDA DENGAN TIDAK MEMBERIKAN IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A


POSBAKUM

Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A telah bekerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam memberikan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi orang yang tidak mampu. Posbakum memberikan pelayanan antara lain Konsultasi, Pembuatan Surat Gugatan / Permohonan dan Bantuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan Tupoksi Pengadilan Agama.


BERPERKARA SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)

Bagi Penggugat / Pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan / gugatan secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan, baik secara tertulis atau lisan dengan melampirkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala desa/Kelurahan atau yang setingkatnya (Pasal 60B Undang-Undang No. 50 Tahun 2009), atau keterangan sosial lainnya seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).


PERLU INFORMASI ?

Hubungi Petugas Meja Informasi Kami di Nomor Telepon : (0561) 711856 atau datang langsung ke Gedung Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 8 Pontianak. Permintaan informasi akan dilayani jika berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Pengadilan Agama.

JAM PELAYANAN INFORMASI

Hari Senin s/d Kamis :

Pukul. 08.00 Wib - 16.30 Wib

Istirahat : 12.00 Wib - 13.00 Wib

Hari Jum'at :

Pukul. 08.00 Wib - 17.00 Wib

Istirahat : 11.30 Wib - 13.00 Wib