Get Adobe Flash player

Mekanisme Penyampaian Pengaduan

Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan

 

A. Disampaikan Secara Tertulis

  1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
  2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
  3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, Petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

B. Menyebutkan Informasi yang Jelas

  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai :
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan labih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

C. Tata Cara Pengiriman

  1. Pengaduan ditujukan kepada :
    1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana peristiwa atau perbuatan yang diadukan terjadi; atau
    2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  2. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam aplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata “ PENGADUAN pada Pengadilan” pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

Pencarian Informasi

Pilih Bahasa

Indonesian Arabic Danish Dutch English Filipino French German Italian Japanese Korean Spanish



LINK SITUS LAIN

POLLING

Apakah website ini telah memenuhi kebutuhan informasi anda di peradilan ?
 

Akses PA Se-Kalbar

 

ONLINE

Ada 71 tamu online

PENGUNJUNG

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday32
mod_vvisit_counterYesterday61
mod_vvisit_counterThis week511
mod_vvisit_counterThis month1428
mod_vvisit_counterAll362546

GALERI FOTO.

Tutorial Penyelesaian

Gugatan Ekonomi Syariah


Video yang berisi tentang

cara penyelesaian perkara ekonomi syariah

dengan acara yang sederhana


KLIK DISINI

POJOK INFO

HINDARI CALO / MAKELAR KASUS (MARKUS) DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A



TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN ANDA DENGAN TIDAK MEMBERIKAN IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A


POSBAKUM

Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A telah bekerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam memberikan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi orang yang tidak mampu. Posbakum memberikan pelayanan antara lain Konsultasi, Pembuatan Surat Gugatan / Permohonan dan Bantuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan Tupoksi Pengadilan Agama.


BERPERKARA SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)

Bagi Penggugat / Pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan / gugatan secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan, baik secara tertulis atau lisan dengan melampirkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala desa/Kelurahan atau yang setingkatnya (Pasal 60B Undang-Undang No. 50 Tahun 2009), atau keterangan sosial lainnya seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).


PERLU INFORMASI ?

Hubungi Petugas Meja Informasi Kami di Nomor Telepon : (0561) 711856 atau datang langsung ke Gedung Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 8 Pontianak. Permintaan informasi akan dilayani jika berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Pengadilan Agama.

JAM PELAYANAN INFORMASI

Hari Senin s/d Kamis :

Pukul. 08.00 Wib - 16.30 Wib

Istirahat : 12.00 Wib - 13.00 Wib

Hari Jum'at :

Pukul. 08.00 Wib - 17.00 Wib

Istirahat : 11.30 Wib - 13.00 Wib