KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK MENJADI NARASUMBER DALAM ACARA PENYULUHAN HUKUM DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA ROPINSI KALIMANTAN BARAT

Dua dari Kiri Ketua PA Pontianak pada saat pembukaan acara

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, Drs. H.Khaerudin, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak) mendapat kepercayaan untuk menjadi narasumber dalam acara penyuluhan hukum dengan tema Keluarga adalah Pilar Utama dalam Membangun Masyarakat yang tertib, cerdas dan sadar hukum yang pesertanya adalah Dharma Wanita Tingkat Propinsi Se-Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Propinsi Kalbar pengurus serta anggotanya yang terdiri dari berbagai Dharma Wanita dari Dinas/Instansi Pemda Propinsi Kalbar di Pontianak, dalam kesempatan tersebut Drs. H. Khaerudin, SH., M.Hum menyampaikan informasi tentang Undang-undang tentang perkawinan dan pelaksanaannya serta peraturan lainnya.

 

Pemberian penyuluhan Hukum oleh Ketua PA Pontianak kepada Dharma Wanita Propinsi Kalimantan Barat

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang disampaikan oleh Drs. H.Khaerudin, SH., M.Hum tersebut mencakup prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Kegiatan yang bertemakan Keluarga adalah Pilar Utama dalam Membangun Masyarakat yang tertib, cerdas dan sadar hukum tersebut memiliki hubungan dengan tupoksi Pengadilan Agama di Masyarakat yang  berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, Wakaf dan Sadaqah serta Ekonomi Syari’ah.

Sehingga di akhir penyampaiannya Drs. H. Khaerudin, SH., M.Hum memberikan kesimpulan yaitu :

  1. Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan azas-azas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terjadi diluar itu tidak sah, maka untuk itu melalui penyuluhan hukum ini mengajak kepada kita semua untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, isinya terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. Serta Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan yang terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal serta peraturan lainnya.
  2. Perkawinan sesuatu yang sakral dan suci harus dipelihara serta saling menghormati.
  3. Perkawinan itu sendiri mengandung nilai ibadah.

Dan pada saat penutupan tersebut banyak para peserta yang memohon agar penyuluhan ini dapat dilanjutkan lagi pada kesempatan lain sekaligus diikutsertakan para suaminya.

Ketua PA Pontianak foto bersama Ibu-ibu Dharma Wanita Propinsi Kalimantan Barat usai menyampaikan penyuluhan hukum