Get Adobe Flash player

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK MENJADI NARASUMBER DALAM ACARA PENYULUHAN HUKUM DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA ROPINSI KALIMANTAN BARAT

Dua dari Kiri Ketua PA Pontianak pada saat pembukaan acara

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, Drs. H.Khaerudin, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak) mendapat kepercayaan untuk menjadi narasumber dalam acara penyuluhan hukum dengan tema Keluarga adalah Pilar Utama dalam Membangun Masyarakat yang tertib, cerdas dan sadar hukum yang pesertanya adalah Dharma Wanita Tingkat Propinsi Se-Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Propinsi Kalbar pengurus serta anggotanya yang terdiri dari berbagai Dharma Wanita dari Dinas/Instansi Pemda Propinsi Kalbar di Pontianak, dalam kesempatan tersebut Drs. H. Khaerudin, SH., M.Hum menyampaikan informasi tentang Undang-undang tentang perkawinan dan pelaksanaannya serta peraturan lainnya.

 

Pemberian penyuluhan Hukum oleh Ketua PA Pontianak kepada Dharma Wanita Propinsi Kalimantan Barat

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang disampaikan oleh Drs. H.Khaerudin, SH., M.Hum tersebut mencakup prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Kegiatan yang bertemakan Keluarga adalah Pilar Utama dalam Membangun Masyarakat yang tertib, cerdas dan sadar hukum tersebut memiliki hubungan dengan tupoksi Pengadilan Agama di Masyarakat yang  berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, Wakaf dan Sadaqah serta Ekonomi Syari’ah.

Sehingga di akhir penyampaiannya Drs. H. Khaerudin, SH., M.Hum memberikan kesimpulan yaitu :

  1. Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan azas-azas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terjadi diluar itu tidak sah, maka untuk itu melalui penyuluhan hukum ini mengajak kepada kita semua untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, isinya terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. Serta Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan yang terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal serta peraturan lainnya.
  2. Perkawinan sesuatu yang sakral dan suci harus dipelihara serta saling menghormati.
  3. Perkawinan itu sendiri mengandung nilai ibadah.

Dan pada saat penutupan tersebut banyak para peserta yang memohon agar penyuluhan ini dapat dilanjutkan lagi pada kesempatan lain sekaligus diikutsertakan para suaminya.

Ketua PA Pontianak foto bersama Ibu-ibu Dharma Wanita Propinsi Kalimantan Barat usai menyampaikan penyuluhan hukum

Pencarian Informasi

Pilih Bahasa

Indonesian Arabic Danish Dutch English Filipino French German Italian Japanese Korean Spanish

 

 

 

 

 


 


 

LINK SITUS LAIN

POLLING

Apakah website ini telah memenuhi kebutuhan informasi anda di peradilan ?
 

Akses PA Se-Kalbar

 

ONLINE

Ada 3 tamu online

PENGUNJUNG

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday37
mod_vvisit_counterYesterday72
mod_vvisit_counterThis week182
mod_vvisit_counterThis month323
mod_vvisit_counterAll288505

GALERI FOTO.

Keluarga Besar

Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A

 

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Kepada

 

Drs. H. Purwosusilo, SH., MH

Atas Terpilihnya Menjadi Hakim Agung MA RI

 

POJOK INFO

HINDARI CALO / MAKELAR KASUS (MARKUS) DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK



TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN ANDA DENGAN TIDAK MEMBERIKAN IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA SELURUH PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK


POSBAKUM

Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak telah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak dalam memberikan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi orang yang tidak mampu. Posbakum memberikan pelayanan antara lain Konsultasi, Pembuatan Surat Gugatan / Permohonan dan Bantuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan Tupoksi Pengadilan Agama.


BERPERKARA SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)

Bagi Penggugat / Pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan / gugatan secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan, baik secara tertulis atau lisan dengan melampirkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala desa/Kelurahan atau yang setingkatnya (Pasal 60B Undang-Undang No. 50 Tahun 2009), atau keterangan sosial lainnya seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).


PERLU INFORMASI ?

Hubungi Petugas Meja Informasi Kami di Nomor Telepon : (0561) 711856 atau datang langsung ke Gedung Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 8 Pontianak. Permintaan informasi akan dilayani jika berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Pengadilan Agama.

JAM PELAYANAN INFORMASI

Hari Senin s/d Kamis :

Pukul. 08.00 Wib - 16.30 Wib

Istirahat : 12.00 Wib - 13.00 Wib

Hari Jum'at :

Pukul. 08.00 Wib - 16.30 Wib

Istirahat : 11.30 Wib - 13.30 Wib